Pemda Polman Terkena Sorotan Tajam, GMNI Singgung Dugaan Pembiaran dan Lemahnya Pengawasan
Polewali Mandar~~, Pemerintah Daerah (Pemda) Polewali Mandar (Polman) tengah menjadi sorotan tajam masyarakat akibat sederet persoalan yang belum terselesaikan. Salah satu isu yang menjadi sorotan GMNI Polman adalah keberadaan ritel di Jalan Hos Cokroaminoto yang tetap beroperasi meski tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Bung Hendra selaku wakabid kaderisasi & idiologi gmni polman mengatakan “Aktivitas ritel ini dinilai melanggar Peraturan Bupati (Perbub) nomor 12 pasal 8 tahun 2024 perubahan atas perbub 47 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengembangan, dan penataan dan pembinaan toko swalayan. namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun Satpol PP, memunculkan dugaan adanya pembiaran oleh pihak terkait.”
Tak hanya itu, laporan mengenai utang Pemda Polman yang terus menumpuk hingga dugaan tindak korupsi semakin memperburuk citra pemerintah daerah di mata masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya pengawasan serta minimnya langkah konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Gelombang protes mulai muncul dari masyarakat yang mempertanyakan keseriusan Pemda dalam menangani persoalan ini.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, kekhawatiran akan semakin memburuknya situasi di Polman menjadi nyata. Kami dari gmni polman menyerukan perlunya tindakan tegas, termasuk pemberian sanksi kepada oknum yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ungkap bung hendra.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polman menegaskan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk tuntutan dan peringatan keras kepada Pemda jika tidak ada langkah konkret yang diambil.
“Kami dari gmni polman akan melakukan konsolidasi dan unjuk rasa ketika tidak ada langkah kongkrit yang di lakukan pemda polman untuk menyelesaikan persoalan ini. Situasi ini juga menjadi ujian besar bagi Pemda Polman untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan, menguatkan pengawasan, dan memperbaiki kinerja demi kepentingan masyarakat.” Tambah bung hendra.
