Utang RSUD Majene Diduga Imbas Dari Defisit APBD Majene, HIPERMAKES Cabang Majene : Copot Plt Dan Angkat Direktur RSUD Majene Definitif

Bidikcelebes.com | Majene – Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan (HIPERMAKES) Cabang Majene, Sapriadi, angkat bicara terkait utang obat RSUD Majene yang mencapai Rp 16 miliar. Ia menilai bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak langsung pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Krisis obat seperti ini bukan hanya masalah administrasi rumah sakit, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,” ujarnya ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, kasus ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan keuangan RSUD Majene dan harus segera diselesaikan. Ia juga menyoroti dampak yang dirasakan pasien, terutama pada tahun 2024, ketika banyak dari mereka terpaksa membeli obat sendiri diluar rumah sakit.

“Pasien tidak boleh menjadi korban akibat ketidakbecusan pengelolaan keuangan. Jika RSUD Majene saja tidak mampu menyediakan obat, lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu membeli obat sendiri?” tambahnya.

Selain itu, Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk turun tangan dan memastikan solusi konkret terhadap permasalahan ini.

“Pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan mencari jalan keluar agar utang ini segera terbayar. Semoga saja ini bukan imbas dari defisit APBD Majene yang sudah berulang setiap tahun, kalaupun demikian jangan sampai sama ikut berulang ditahun ini maupun kedepannya,” tegasnya.

Diketahui Direktur RSUD Majene masih berstatus Plt sejak tahun lalu, belum definif. Adapun Plt diemban oleh dr. Musadri Amir Abdullah yang juga menjabat sebagai Direktur RS Pratama Ulumanda.

“Plt Direktur RSUD Majene baiknya dicopot mengingat beliau punya tanggungjawab yang sama di RS Pratama Ulumanda, artinya fokusnya akan terbagi sehingga tidak akan optimal dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Berbeda ketika Direktur RSUD Majene definitif tentunya akan lebih solutif,” paparnya.

Terakhir, Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa kesehatan, untuk ikut serta mengawal perbaikan sistem layanan kesehatan agar lebih optimal, utamanya tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat Majene.

“Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Sebab pelayanan kesehatan yang optimal dengan tidak membebani masyarakat Majene adalah harapan kita bersama,” pungkasnya.

Pewarta : MRW