Ketua TAPD Majene Diperiksa Kejati Sulbar, KAMMI Mandar Raya : Dalang Penyebab Defisit APBD Majene InsyaAllah Terjawab
Bidikcelebes.com | Majene – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya menyoroti dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Majene tahun 2024 dimana saat ini sedang diproses Kejati Sulbar.
Dikabarkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten Majene ikut diperiksa bersama 9 ASN Pemkab Majene.
Ketika kami hubungi via WhatsApp Rabu, (26/02/2025) terkait kasus tersebut, Rifai selaku Ketua Umum KAMMI Daerah Mandar Raya dengan tegas menyatakan Kejati Sulbar harus segera menetapkan tersangka dan transparan kepada publik.
“Kejati Sulbar harus segera menetapkan tersangka dan tentu wajib tranparan dalam menangi kasus ini,” Ujarnya tegas.
Menurutnya, Kabupaten Majene beberapa tahun terakhir juga diketahui selalu mengalami defisit anggaran. Kemungkinan penyebabnya diduga ada oknum dalam pemerintahan yang bermain terhadap APBD untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat Majene.
“Kami menduga ada oknum yang aktif dengan sadar melakukan penyimpangan terhadap perencanaan hingga pengelolaan APBD Kabupaten Majene untuk kepentingan pribadi. Makanya tidak heran jika kemudian Majene beberapa tahun terakhir mengalami defisit anggaran,” Terangnya.
“Kewenangan untuk melakukan pengembangan terhadap kasus dalam proses hukum adalah hak istimewa Kejati Sulbar. Artinya terkait seperti apa, siapa dan bagaimana Majene mengalami defisit APBD juga bisa diakses,” Timpalnya.
Masyarakat Majene berharap besar kepada Kejati Sulbar agar proses hukum yang sementara berjalan tidak bersifat formalitas semata. Sebab kacaunya tata kelola APBD Majene sehingga mengalami defisit tentu ada oknum yang bermain dan kami meyakini dalangnya akan terkuak melalui Kejati Sulbar.
“Kejagung melalui Kejati Sulbar adalah harapan masyarakat Indonesia juga Sulbar, khususnya masyarakat Majene yang menjadi korban dari akibat aktifitas koruptif oknum pejabat pemerintahan. Kami berharap penyidik objektif, profesional dan berintegritas dalam pengentasan kasus ini,” paparnya.
“Defisit APBD sudah menjadi penyakit kronis di Kabupaten Majene, penyebab atau dalangnya siapa harus sesegera mungkin diungkap di ruang publik,” Pungkasnya.
Pewarta : MRW
