Kemerdekaan yang Belum Tuntas: Polewali Mandar di Tengah Masalah Tata Kelola APBD dan Penegakan Hukum
Oleh: Abdul Wahab
Ketua Umum Bakorcab FOKUSMAKER Polman
Polewali Mandar, Minggu 17 Agustus 2025
Bidikcelebes.com | Opini – Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kita dihadapkan pada pertanyaan besar: apakah kemerdekaan yang kita raih sudah benar-benar membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, khususnya di Polewali Mandar? Jawaban atas pertanyaan ini tampaknya masih jauh dari harapan. Tata kelola APBD Polewali Mandar yang diduga terindikasi praktik korupsi di DPRD Polewali Mandar menjadi sorotan utama. Kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
Dugaan praktik korupsi di DPRD Polewali Mandar bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika benar bahwa ada praktik korupsi, maka ini berarti bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya membawa keadilan bagi rakyat Polewali Mandar.
Selain itu, integritas aparat penegak hukum seperti Polres Polewali Mandar juga perlu dipertanyakan. Kasus oli palsu yang tidak jelas perkembangannya menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik. Jika aparat penegak hukum tidak dapat menangani kasus-kasus besar seperti ini dengan efektif dan transparan, maka bagaimana kita bisa percaya bahwa mereka akan melindungi kepentingan masyarakat luas?
Pertanyaan lainnya adalah, apa langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD? Apakah pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBD sebelumnya dan membuat rencana aksi untuk perbaikan? Jika tidak, maka ini menunjukkan bahwa pemerintah belum serius dalam menangani masalah ini.
Mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai momentum untuk introspeksi dan evaluasi. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan APBD. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa kemerdekaan yang kita rayakan bukan hanya simbolis, tetapi juga membawa kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat.
Kita tidak bisa hanya merayakan kemerdekaan dengan euforia semata tanpa memperhatikan masalah-masalah yang masih menghantui masyarakat. Kita perlu memastikan bahwa kemerdekaan yang kita raih digunakan untuk membangun Polewali Mandar yang lebih baik dan melindungi warganya dari berbagai bentuk penyimpangan.
Dalam konteks ini, peran serta masyarakat sangat penting. Masyarakat harus aktif dalam mengawasi pengelolaan APBD dan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Dengan kerja sama dan kesadaran bersama, kita bisa menciptakan Polewali Mandar yang lebih baik dan membawa kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat.
Selamat Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia! Semoga kemerdekaan ini membawa keadilan dan kesejahteraan bagi semua, dan semoga Polewali Mandar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola APBD dengan transparan dan akuntabel serta tegak lurusnya supremasi hukum yang berkeadilan. Maju Terus Pantang Mundur, Merdeka! (Rls/ M. R.W)
