KAMMI Wilayah Sulawesi Barat Soroti Keikutsertaan Ardiansyah Dalam Proses Seleksi Sekprov Sulbar
Bidikcelebes.com | Mamuju – Tahap pendaftaran seleksi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar) hingga hari ini, Rabu, 2 Juli 2025 tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Sekprov Sulbar.
Mereka di antaranya Arianto (Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar), Junda Maulana (Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Sulbar), Amujib (Asisten III Sekprov Sulbar), Amir (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulbar), Farid Wajdi (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulbar), Abdul Wahab Hasan Sulur (Kepala Dinas Sosial Sulbar) dan terakhir Ardiansyah (Sekretaris Daerah Kabupaten Majene).
Mendapati perkembangan tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sulawesi Barat menyatakan keprihatinan atas proses seleksi Sekprov Sulbar yang tengah bergulir sebab berpotensi melahirkan pejabat yang tidak kredibel.
Menurut Ketua KAMMI Wilayah Sulbar, Rusli, dari sejumlah pendaftar terdapat salah satu calon yang kaya kontroversi. Ia menyebut Ardiansyah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene diduga terlibat kasus korupsi yang tengah berproses di Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Sulbar terkait pengelolaan APBD Majene dan Perumda Majene.
“Kasus dugaan korupsi yang menjerat Ardiansyah di Kejati Sulbar sangat serius dan dapat merusak citra pemerintah daerah. Kita semua tentu tidak ingin pejabat yang terindikasi korup menjadi bagian dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat,” kata Rusli, Mamuju (2/7/2025).
“Kejati Sulbar juga seharusnya sesegera mungkin menyelesaikan kasus tersebut, bukan malah terkesan diam ditempat dengan dan tanpa kejelasan,” sambungnya.
Rusli mengingatkan kembali bahwa Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Prof. Zudan, telah memberikan peringatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk tidak mendorong calon pejabat yang memiliki indikasi terlibat kasus pidana, khususnya korupsi.
“Peringatan dari Kepala BKN harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov Sulbar, jangan dianggap angin lalu,” ujarnya.
“Kita ingin proses seleksi dilakukan secara profesional dan berintegritas untuk memastikan pejabat yang dipilih adalah yang terbaik dan bersih dari kasus hukum,” timpalnya.
Rusli berharap Pemprov Sulbar melalui Panitia Seleksi (Pansel) dapat mempertimbangkan dengan baik dan memastikan proses seleksi yang adil dan transparan demi kebaikan daerah.
“Kita berharap Pemprov Sulbar kedepannya dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam menjalankan pemerintahan yang bersih,” imbuhnya.
Terakhir, Rusli selaku Ketua KAMMI Wilayah Sulbar mengaku akan mengawal dan memastikan bahwa terduga pelaku tindak pidana korupsi, Ardiansyah tidak diikutkan dalam tahapan seleksi.
Pihaknya dengan tegas menyatakan sikap akan melakukan aksi jika tuntutannya tidak mendapat atensi positif dari Pemprov Sulbar.
“Kami tidak akan tinggal diam jika Pemprov Sulbar tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan menurut kami aksi adalah media yang paling solutif secara khusus untuk kasus ini,” pungkasnya tegas. (Rls/ M.R.W)
