Ketua Umum Mahasiswa Kalimantan Jakarta Raya Soroti Pemerintah dan KPU Soal Anggaran PSU Kedua Pilkada Barito Utara

Bidikcelebes.com | Jakarta – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kedua pada Pilkada Barito Utara memicu perhatian publik karena menyebabkan pembengkakan anggaran dikisaran 40 Miliar yang dinilai bisa dihindari dengan pengelolaan yang lebih baik.

Ketua Umum Mahasiswa Kalimantan Jakarta Raya, Inor kerap ia disapa, menyampaikan kritikan sebagai bentuk empati dan tanggung jawab putra daerah juga mahasiswa yang peduli terhadap daerah serta kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami merasa perlu untuk menyampaikan kritik terkait anggaran yang dialokasikan untuk PSU kedua Pilkada Barito Utara, yang diperkirakan akan memakan anggaran yang sangat besar, yakni 40 Miliar rupiah”, ujar inor di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, dengan jumlah anggaran sebesar 40 Miliar itu tentu patut mendapatkan perhatian serius, utamanya terkait keterbukaan dan mengingat Barito Utara adalah kabupaten dengan tingkat pendapatan daerah yang terbatas.

“Kami menganggap alokasi dana sebesar itu patut dipertanyakan transparansinya, mengingat sejatinya anggaran tersebut baiknya dialokasikan demi kepentingan masyarakat banyak, bukan malah diperuntukan pada prosedur administratif yang bisa diselesaikan dengan biaya lebih efisien,” imbuhnya.

Ia juga mempertanyakan proses perencanaan yang dinilai tidak matang. Ia meyakini akan terjadi potensi pemborosan anggaran dan ketimpangan di tengah masyarakat Barito Utara yang justru lebih membutuhkan perhatian.

“Kami menilai bahwa anggaran yang begitu besar perlu dipertimbangkan secara matang. Apakah dana sebesar itu benar-benar akan digunakan secara optimal untuk mendukung jalannya PSU kedua, ataukah ada potensi pemborosan yang bisa terjadi dalam pelaksanaannya?” ungkapnya.

“Di tengah tantangan ekonomi yang dirasakan oleh banyak masyarakat di Barito Utara, di mana banyak sektor lain yang juga membutuhkan perhatian, pengalokasian dana sebesar ini bisa menciptakan ketimpangan antara kebutuhan dasar masyarakat dan biaya untuk sebuah proses pemilu,” timpalnya.

Lebih lanjut, ia sebagai generasi muda dan calon pemimpin masa depan mengingatkan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait agar transparan dalam merinci anggaran tersebut. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik, agar masyarakat Barito Utara dapat melihat hasil nyata dari penggunaan dana tersebut.

Ia juga menghimbau agar pihak-pihak yang berwenang untuk mencari cara yang lebih efisien dalam tata kelola anggaran PSU, mengingat banyaknya kebutuhan mendesak lainnya yang juga memerlukan perhatian lebih, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang masih banyak membutuhkan perbaikan di Barito Utara.

“Kami berharap proses demokrasi tidak hanya berjalan dengan baik secara prosedural, tetapi juga bijak dalam penggunaan anggaran, demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya.

Evaluasi Terhadap Anggaran PSU Kedua Pilkada Barito Utara Serta Tuntutan Pertanggungjawaban KPU

Sebagai mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap jalannya demokrasi dan transparansi pemerintahan, kami merasa perlu untuk menyampaikan kritikan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) kedua Pilkada Barito Utara yang diperkirakan akan mencapai 40 Miliar Rupiah.

Kami berpendapat bahwa anggaran sebesar itu tidak sebanding dengan hasil yang telah dicapai, mengingat banyaknya masalah yang muncul pada Pilkada sebelumnya, termasuk pelanggaran pemilu yang merugikan demokrasi dan masyarakat Barito Utara.

Kami menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barito Utara gagal dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi yang tidak maksimal mengenai proses pemilu dan hak suara telah menyebabkan masyarakat kebingungan, dan lebih parahnya lagi, banyak pelanggaran yang terjadi, mulai dari kampanye hitam, manipulasi suara, hingga praktik-praktik kecurangan lainnya.

KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pemilu seharusnya lebih proaktif dalam menyosialisasikan setiap tahapan dan aturan yang berlaku kepada masyarakat, sehingga pelanggaran semacam ini bisa diminimalisir.

Bukan hanya soal sosialisasi yang tidak optimal, tetapi juga karena adanya indikasi penyimpangan dalam pengawasan yang membuat proses pemilu tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya.

Dalam kondisi seperti ini, kami merasa anggaran yang besar untuk PSU kedua hanya akan menjadi pemborosan yang tidak produktif, mengingat adanya masalah mendasar dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya yang belum sepenuhnya diselesaikan.

Kami dengan tegas menuntut agar KPU Barito Utara bertanggung jawab atas kegagalannya dalam menjalankan tugas dengan benar. KPU harus memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat mengenai penyebab kegagalan dalam sosialisasi dan pengawasan, serta langkah-langkah yang akan diambil agar pelanggaran tidak terulang di masa mendatang.

Jika KPU tidak dapat memperbaiki kinerjanya, maka penunjukan kembali anggaran yang sangat besar untuk PSU ini menjadi tidak relevan dan hanya akan menambah beban masyarakat.

Kami juga meminta agar anggaran yang dialokasikan untuk PSU kedua dievaluasi dan digunakan secara lebih bijaksana. Alangkah baiknya jika dana tersebut lebih difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah mendasar yang ada di Barito Utara, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang jauh lebih mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Sebagai mahasiswa, kami akan terus mengawal proses demokrasi ini dan mendesak agar pemerintah dan KPU Barito Utara bertindak lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada pemilu yang fair, tetapi juga pada pengelolaan anggaran yang tepat dan bermanfaat bagi rakyat. (Rls/B.P)