Insidental Antara STIKes BBM Dan HMI, Demisioner Korda BEM Nusantara Sulbar Desak Kapolda Sulbar Evaluasi Kapolres Majene
Bidikcelebes.com | Majene – Diketahui beberapa hari ini Majene menjadi sorotan terlebih di sosial media. Penyebabnya adalah insiden yang terjadi dalam aksi demonstrasi Jilid I HMI Cabang Majene di STIKes Bina Bangsa Majene (BBM) pada, Rabu (12/3/2025).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut terjadi perusakan bendera HMI oleh sekelompok mahasiswa yang berujung aksi dorong mendorong bahkan terjadi aksi kejar-kejaran antara massa aksi HMI dengan mahasiswa STIKes BBM.
Akibatnya ada beberapa mahasiswa mengalami luka-luka yang diduga akibat adanya pemukulan, bahkan ada yang mengaku menjadi korban aksi pelecehan seksual pada saat insiden terjadi.
Menurut Demisioner Korda BEM Nusantara Sulawesi Barat, Abdul Wahab, di Majene (14/3/2025), kejadian tersebut adalah preseden buruk yang seharusnya bisa dicegah oleh Polres Majene. Apalagi insiden tersebut terjadi di salah satu fasilitas pelayanan pendidikan.
Ia menambahkan, insiden seperti ini baru kali pertama terjadi di fasilitas pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat. Mirisnya, Majene yang dinobatkan sebagai kota pendidikan justru menjadi tempat terjadinya insiden.
Ruang publik kini menjadi heboh lantaran insiden perusakan bendera HMI tersebut. Dukungan juga kritikan terhadap STIKes BBM maupun HMI berseliweran memenuhi beranda dan kolom komentar di sosial media (sosmed).
Netizen tidak jarang terjebak opini yang terbangun sehingga dengan mudahnya menuangkan narasi, pandangan dan komentarnya, ada yang memuji ada juga yang mencibir. Namun hanya STIKes BBM dan HMI yang jadi sorotan.
Sangat disayangkan peran serta fungsi Mapolres Majene seolah tiada, padahal mereka yang punya kewenangan paling fundamental.
Dalam pernyataannya, ia menilai pihak Mapolres Majene dalam hal ini, Kapolres Majene dan Kasat Intel Polres Majene tidak boleh lepas tangan akan tanggungjawab sebagai penanggungjawab utama pengamanan aksi.
“Kita berharap kedepannya insiden seperti ini tidak terulang lagi. Mari kita jadikan kejadian kemarin sebagai bahan pembelajaran. Adapun pihak yang seharusnya bertanggungjawab adalah Kapolres Majene dan Kasat Intel Polres Majene,” ujarnya.
Lanjutnya, Kapolres Majene melalui Kasat Intel seharusnya sudah sedari awal mampu membaca potensi apa yang dapat terjadi, ketika menerima surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan HMI ke Polres Majene dengan merumuskan upaya pencegahan.
“Polres Majene sebagai bagian dari Polri dengan segala instrumen yang telah difasilitasi oleh negara melalui APBN dari pajak rakyat dan SDM terdidik, sudah seharusnya melakukan upaya mitigasi terhadap potensi apa saja yang dapat terjadi di lapangan. Mulai dari kemungkinan terbaik hingga yang terburuk,” imbuhnya.
“Namun, nyatanya yang nampak terjadi di lapangan adalah nonsense. Peran dan fungsi pengamanan terlihat biasa saja, bahkan terkesan bias seperti opini yang beredar di sosmed,” timpalnya.
Terakhir, ia mengutarakan desakan dan harapannya kepada Kapolda Sulbar agar melakukan evaluasi terhadap Kapolres Majene dan Kasat Intel Polres Majene beserta personil lainnya yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya menjaga Kamtibmas Majene.
“Kami berharap Kapolda Sulbar, Bapak Irjen Pol. Drs. R. Dadang Ginanjar, S., M.M, yang kemungkinan tinggal beberapa bulan lagi meninggalkan Sulbar, dapat menorehkan catatan emasnya, minimal ada upaya nyata dengan perbaikan pada Polres yang kinerjanya dinilai buruk,” urainya.
“Khusus di Majene, kami menilai Kapolres Majene dan Kasat Intel Polres Majene wajib dievalusi. Pun kalau ternyata hasil evaluasi mensyaratkan dari keduanya untuk dicopot demi menjaga kondusifitas Kamtibmas Majene, ya baiknya dicopot saja pak Jendral,” pungkasnya tegas.
Pewarta : MRW
