Evaluasi Kinerja Polres Majene, Wahab: Audit Itwasda Polda Sulbar Jangan Dijadikan Penggugur Kewajiban
Bidikcelebes.com | Majene – Diketahui Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) tengah melakukan audit kinerja internal di Ruang Data Mapolres Majene, pada Selasa 6 Mei 2025.
Mengetahui itu, Abdul Wahab meminta Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Adang Ginanjar untuk membuka hasil audit kinerja tersebut ke ruang publik. Secara eksplisit terkait kinerja Kapolres Majene, AKBP Muhammad Amiruddin, Kasat Reskrim, AKP Laurensius Madya Wayne dan Kasi Humas, Iptu Suyuti.
Desakan ini muncul setelah belakangan beberapa langkah Polres Majene dinilai aneh atau kinerja yang tidak optimal. Ia menyebut penanganan insiden di STIKes BBM dan konferensi pers yang dilakukan Polres Majene melalui Kasi Humas, Iptu Suyuti sebagai contoh.
Menurutnya, langkah yang ada sebelumnya dalam penanganan polemik antara STIKes BBM dan HMI kurang optimal. Terbukti dengan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan.
Ia juga menilai konferensi pers sebagai langkah yang terkesan aneh, karena kasus dugaan pengeroyokan tidak tergolong luar biasa. Selain itu, kesan tebang pilih dan seakan haus pujian juga mengemuka. Pasalnya ada kasus serupa, namun perlakuannya sangat jauh berbeda.
“Kami meminta Kapolda untuk melakukan evaluasi terhadap Kapolres Majene agar bekerja profesional, transparan dan akuntabel dalam menangani setiap kasus berdasarkan kaidah hukum berlaku. Jangan menimbulkan kesan lain lainlah,” ujarnya Wahab di Majene, Selasa (7/5/2025).
“Giat Audit Itwasda Polda Sulbar jangan sampai bersifat formalitas, penggugur kewajiban dan atau seremonial semata,” tambahnya.
Ia juga menyarankan Kapolda Sulbar melakukan pembinaan terhadap personilnya di Mapolres Majene. Pembinaan ini bermaksud menguatkan kembali kesadaran moral dan etika dalam rangka mencegah langkah serupa berulang kembali.
“Kami berharap Kapolda memperkuat anggotanya, khususnya Satreskrim dan Humas, kepekaan moral dan etika sebagai dasar penegakan hukum penting menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah kedepannya agar bisa meredam potensi chaos,” kata Wahab.
Selain itu, ia mengusulkan agar Kapolda Sulbar mendorong putra daerah yang paham kondisi psikologi masyarakat Sulbar khususnya Majene sebagai Kapolres Majene. Ia meyakini solusi akan lebih mudah didapatkan terkait upaya pencegahan maupun penanganan kasus hukum di Majene.
“Penempatan pejabat kepolisian juga harus mempertimbangkan pemahaman terhadap kondisi sosial dan budaya setempat. Jika memungkinkan, putra daerah yang memenuhi kualifikasi bisa diberi kepercayaan untuk menjadi nahkoda di Polres Majene,” paparnya.
Wahab berharap melalui desakan ini Kapolda Sulbar juga tidak alergi terhadap kritikan yang masuk. Ia mengaku bahwa gejala itu sudah nampak dari Polres Majene yang memblokir akun sosial medianya pasca melayangkan kritikan 2 tahun lalu.
“Saya sudah 2 tahun belakangan ini tidak bisa mengakses informasi dari akun Facebook Polres Majene karena diblokir setelah melayangkan kritikan. Semoga saja Bapak Kapolda tidak seperti itu,” terangnya.
Ia menutup pernyaatannya dengan menyampaikan pesan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ditujukan kepada masyarakat terkait kritikan terhadap dirinya maupun Polri beserta jajarannya. Dimana menurut Kapolri, kritikan adalah cermin dan masyarakat yang berani mengkritik adalah Sahabat Polri.
“Bukankah Kapolri pernah berujar bahwa siapa yang berani mengkritiknya dan mengkritik Polri dianggap SAHABAT POLRI. Sebab Kapolri meyakini kritik adalah cermin bagi Polri untuk melihat apa yang kurang dan perlu dibenahi. Lantas, kenapa Polres Majene justru seolah menafikan instruksi Kapolri!?” pungkasnya. (Rls/M.I.R)
