HMI Polman Fenomena Rangkap Jabatan ASN Adalah Bentuk Haus Kekuasaan Dan Matinya Etika Birokrasi
Bidikcelebes .com |Polewali Mandar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) mengecam keras pembelaan diri oknum ASN terkait praktik rangkap jabatan di posisi strategis. HMI menilai, berlindung di balik celah regulasi untuk menempati banyak posisi sekaligus adalah tindakan yang memalukan dan menunjukkan kegagalan memahami tata kelola pemerintahan yang baik.
Iqbal, Pengurus HMI Cabang Polman, menegaskan bahwa fenomena ini memberikan kesan seolah-olah Kabupaten Polman sedang mengalami krisis figur pemimpin. “Ini bukan soal aturan membolehkan atau tidak, tapi soal kepantasan. Narasi seolah tidak ada orang lain yang mampu adalah penghinaan terhadap kompetensi ribuan ASN lainnya di Polman,” tegasnya.
Iqbal juga menyoroti aspek materi yang melekat pada jabatan-jabatan tersebut. “Perlu diingat, mereka yang menempati jabatan strategis itu tidak mungkin tidak digaji atau tidak menerima honorarium tambahan. Mengambil lebih dari satu posisi strategis di tengah banyaknya orang yang berkompeten, secara etika birokrasi adalah bentuk keserakahan. Ini menunjukkan mentalitas yang haus jabatan dan haus materi,” tambah Iqbal.
HMI Polman menguraikan secara detail beberapa poin Potensi Masalah Utama dari praktik rangkap jabatan ini:
1. Sangat mustahil mengharapkan pengawasan yang objektif jika individu yang sama duduk sebagai eksekutif sekaligus pengawas (Dewas). Ini menciptakan konflik kepentingan yang akut karena pengawasan hanya akan menjadi formalitas belaka.
2. Krisis Kepercayaan Publik, ykni Masyarakat akan melihat pemerintahan sebagai milik segelintir elite. Monopoli posisi strategis ini mencederai rasa keadilan dan menciptakan persepsi bahwa birokrasi Polman dikelola secara oligarkis, bukan berdasarkan sistem merit yang transparan.
3. Jabatan strategis memerlukan dedikasi penuh. Dengan merangkap jabatan, fokus pejabat akan terpecah, yang berujung pada kebijakan yang setengah hati. Pejabat tersebut tidak akan mampu memberikan performa maksimal jika pikirannya terbelah di berbagai institusi.
4. Praktik ini menutup pintu bagi ASN berprestasi lainnya untuk berkembang. Jika jabatan hanya berputar di lingkaran orang yang sama, maka semangat kompetisi sehat di birokrasi akan mati, dan Polman akan kehilangan stok pemimpin masa depan.
5. Rangkap jabatan menjadi pintu masuk bagi pemborosan fasilitas negara. Hubungan yang terlalu rapat antar jabatan strategis juga memperbesar celah kolusi yang sulit dideteksi oleh sistem audit internal.
“Kami mendesak agar praktik ini segera dihentikan. Pemerintahan harus dijalankan dengan akal sehat dan etika, bukan sekadar memanfaatkan celah aturan. Jika dibiarkan, birokrasi kita hanya akan menjadi ladang pemuasan syahwat kekuasaan, bukan pengabdian kepada rakyat,” tutup Iqbal.
Dan kami mengingatkan para pemangku kebijakan, Polman ini luas dan memiliki banyak SDM yang mumpuni. Jangan buat kesan bahwa daerah ini krisis pemimpin hanya karena ego segelintir orang yang enggan berbagi peran.
Rls HMI
