KAMMI Mandar Raya : Berharap Adanya Audit di DPRD Polman Terkait Kinerja dan Anggaran
Bidikcelebes.com | Polewali Mandar – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Mandar Raya mempertanyakan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dalam menjalankan tugas dan fungsinya (tupoksi), terkait pengawasan anggaran daerah di tengah defisit.
Ketua Umum KAMMI Mandar Raya, Rifai, menyoroti lemahnya pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah (perda) dan pengelolaan anggaran sehingga mengakibatkan terjadi defisit keuangan pemerintah daerah.
“DPRD punya kewajiban memastikan pengelolaan anggaran daerah dengan baik, akan tetapi justru sebaliknya malah terjadi defisit. Lantas, dimana peran DPRD dengan fungsi pengawasan terhadap perda dan anggaran?” ujarnya. Senin, (17/3/2025).
Ia menerangkan bahwa fungsi pengawasan DPRD sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Regulasi ini menegaskan bahwa DPRD sebagai legislatif memiliki kewenangan dalam mengawasi kebijakan anggaran yang dibuat eksekutif.
Selain itu, KAMMI Mandar Raya juga menyoroti transparansi agenda dan akuntabilitas anggaran DPRD Polman, terutama dalam perjalanan dinas dan reses anggota dewan.
“Agenda DPRD seharusnya transparan kepada publik, khususnya terkait anggaran perjalanan dinas dan reses. Masyarakat berhak tahu peruntukan uang mereka digunakan,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran perjalanan dinas DPRD bersumber dari APBD yang berasal dari pajak dan retribusi masyarakat.
Oleh sebab itu, masyarakat punya hak mengetahui sejauh mana dampak dari perjalanan dinas tersebut bagi kesejahteraan mereka.
“Tata kelola uang rakyat harus baik dan berdampak positif untuk kepentingan masyarakat. Apa manfaat dari perjalanan dinas dan hasil reses anggota DPRD bagi masyarakat? Mereka punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka,” imbuhnya.
Dengan berbagai sorotan ini, KAMMI Mandar Raya menuntut DPRD Polman untuk lebih transparan dalam tata kelola anggaran serta menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan daerah.
KAMMI Mandar Raya juga mendesak dilakukannya audit investigasi untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah di tengah kondisi defisit saat ini.
