KAMMI Mandar Raya Pertanyakan Progres Penanganan Dugaan Korupsi Gaji 13 TPG dan Dana Zakat, Kejari Majene Diam ?
Bidikcelebes.com | Majene — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya mempertanyakan progres penanganan laporan dugaan penggelapan dana zakat dan korupsi Gaji 13 Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya telah disuarakan melalui aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Negeri Majene pada (19/1/2026) lalu.
Hingga saat ini (16/3/2026), KAMMI Mandar Raya menilai belum ada kejelasan terkait sejauh mana perkembangan penyelidikan atas dugaan kasus tersebut. Jangan sampai aksi demonstrasi yang telah dilakukan hanya menjadi bahan komunikasi antara pihak kejaksaan dengan pihak yang dilaporkan, tanpa ada langkah konkret untuk menuntaskan persoalan yang merugikan ASN dan para guru.
“Kami mempertanyakan secara serius progres penanganan kasus ini. Masih pada tahap telaah atau sudah penyelidikan oleh pihak kejaksaan terkait dugaan penggelapan dana zakat dan korupsi Gaji 13 TPG Tahun Anggaran 2024 tersebut,” Tegas Rifai Pattola Ketua KAMMI Mandar Raya.
Sebelumnya, pada aksi demonstrasi tanggal 19 Januari 2026, KAMMI Mandar Raya menyampaikan lima tuntutan, satu diantaranya ditujukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Majene, yaitu: Mendesak Kejari Majene membuka dan menuntaskan penyelidikan dugaan penggelapan dana zakat dan korupsi Gaji 13 TPG TA 2024
KAMMI Mandar Raya menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa kepastian hukum. Transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Kami berharap Kejaksaan Negeri Majene tidak lamban dan segera menyampaikan perkembangan penanganan kasus ini kepada publik. Penegakan hukum harus berjalan secara transparan, objektif, dan tidak boleh berhenti hanya pada komunikasi internal,” lanjut Rifai dalam pernyataan tersebut.
KAMMI Mandar Raya juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi menegakkan keadilan bagi ASN dan para guru yang dirugikan, sekaligus menjaga integritas lembaga negara.
Jika tidak ada perkembangan yang jelas, KAMMI Mandar Raya menyatakan tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan aksi lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penegakan hukum di Kabupaten Majene.
“Hingga berita ini diterbitkan kami menunggu hak jawab dari pihak Kejari Majene”.
Rls
