GMNI Kritik Pengadaan Mobil Dinas yang Diduga Untuk Ketua DPRD Polman
Bidikcelebes.com | Polewali Mandar – Di tengah kondisi keuangan Pemerintah pemerintah daerah (Pemda) Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengalami defisit dan dorongan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, Pemda Polman malah melakukan pengadaan mobil dinas baru yang diduga diperuntukkan untuk Ketua DPRD Polman.
Menanggapi rencana tersebut, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polman layangkan kritik terkait pengadaan mobil kendaraan dinas (Randis) yang diduga diperuntukkan untuk Ketua DPRD Polman, Minggu (4/5/2025).
Ketua GMNI Polman, Andi Baraq menilai rencana tersebut perlu ditinjau ulang karena dinilai spesifikasi tidak sesuai sementara kondisi keuangan daerah saat ini belum stabil dan juga banyak kegiatan yang gagal bayar.
Dikatakannya ada kejanggalan dalam spesifikasi kendaraan dan nilai anggaran yang tercantum dalam dokumen rencana pengadaan anggaran 2025.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat perbedaan antara rencana pengadaan kendaraan dinas dan ketentuan dalam regulasi nasional, baik dari sisi kapasitas mesin maupun harga satuan,” ujar Andi Baraq.
Andi Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur batas maksimal kapasitas mesin kendaraan dinas untuk ketua DPRD kabupaten atau kota adalah 2.500 cc untuk sedan dan minubus.
Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah menetapkan batas harga kendaraan dinas pejabat eselon II di Sulawesi Barat sebesar Rp428.632.000 dan eselon I sebesar 702.970.000.
“Dalam dokumen pengadaan APBD 2025 yang kami pelajari, terdapat rencana pengadaan kendaraan berkapasitas 2.755 cc dengan pagu anggaran Rp833.900.000 yang diperkirakan akan diperuntukkan bagi Ketua DPRD Polman Kabupaten,” kata Andi.
GMNI Polman menilai kebijakan ini tidak mencerminkan prinsip efisiensi anggaran, terutama dalam situasi defisit keuangan dan tingginya beban utang daerah.
“Di saat pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran, justru muncul kebijakan pengadaan kendaraan dengan spesifikasi dan harga yang melebihi standar. Ini menimbulkan pertanyaan publik,” ucapnya.
GMNI meminta Pemda Polman mengeluarkan kembali rencana tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka juga menyatakan siap melakukan aksi jika aspirasi ini tidak direspons.
“Jika rencana ini tetap dilanjutkan tanpa penyesuaian, kami tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan,” tegas Andi.
Hingga berita ini terbitkan kami masih mencoba mengkonfirmasi ketua DPRD Polman dan Kabag Umum Setda Polman. (Tim Bidikcelebes)
