Dugaan Penyalahgunaan Anggaran BOK PMT, BEM Nusantara Sulbar Desak Polres Dan Kejari Mamasa Periksa Kadis Kesehatan Dengan Kepala Puskesmas di Mamasa
Bidikcelebes.com | Mamasa – BEM Nusantara (BEMNus) Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti penyalahgunaan anggaran dalam sektor kesehatan dan pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita di wilayah kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas (PKM) di Mamasa .
Program PMT merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi buruk yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Namun, jika dilihat dari pelaksanaannya di Mamasa, hanya dilaksanakan tiga bulan dalam setiap tahun sejak tahun 2023.
Korda BEMNus Sulbar, Algifari, meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH), Polres dan Kejari Mamasa segera melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terkait program PMT tersebut.
Ia menambahkan bahwa program tersebut sangat berkaitan dengan program prioritas Presiden Bapak Prabowo tentang upaya peningkatan kualitas gizi pada anak.
Ia menduga potensi permainan dalam pengelolaan anggaran BOK yang terjadi mengarah pada penyelewengan dan manipulasi data penerima bantuan. Menurutnya, program PMT yang dimana seharusnya diberikan kepada ibu hamil dan balita diduga tidak tepat sasaran.
“Kami menduga ada indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran BOK program PMT yang seharusnya diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita. Hal ini tentu akan sangat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut,” ujar Algifari, Mamasa (18/3/2025)
Selain itu, ia juga menilai bahwa jika benar terjadi permainan dalam pengelolaan anggaran ini bisa berdampak pada kerugian negara dan buruk bagi pelayanan kesehatan di Mamasa. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pengawasan yang lebih ketat dan investigasimendalam dilakukan terhadap pihak terkait.
“Bukan hanya Kepala Dinas Kesehatan, kami juga meminta seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Mamasa diperiksa, karena mereka yang langsung berhubungan dengan penerima bantuan. Kami mendukung penuh jika ada langkah hukum yang diambil untuk menegakkan keadilan,” tegasnya.
BEMNus Sulbar menekankan akan pentingnya keterbukaan dalam tata kelola anggaran kesehatan, mengingat dana kesehatan vital untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya ibu hamil dan anak-anak. Sebab itu, pihaknya berharap APH dapat segera bertindak, mengungkap adanya dugaan penyimpangan anggaran PMT ini.
“Program PMT bagi ibu hamil dan balita harusnya menjadi langkah nyata pemerintah dalam menekan prevalensi gizi buruk. Namun, realisasi di lapangan terkait transparansi program ini sangat minim dan terkesan tidak ada tanda-tanda di masyarakat. Banyak ibu hamil dan balita yang seharusnya menerima manfaat dari program ini justru tidak mendapatkan bantuan apapun,” terangnya.
Lanjutnya, situasi ini semakin menguatkan dugaan adanya penyelewengan anggaran, di mana dana yang dialokasikan untuk PMT tidak sampai ke tangan yang berhak. Jika program ini benar-benar dijalankan, distribusi makanan tambahan akan jelas dan terpantau. Laporan pelaksanaan juga terbuka kepada publik. Sayangnya, hingga kini, tidak ada kejelasan mengenai realisasi program tersebut.
“Ketika program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tidak sampai ke masyarakat, ada indikasi bahwa pihak yang bertanggung jawab di tingkat pelaksana lalai atau bahkan sengaja mengabaikan kewajibannya. Maka dari itu, perlu adanya audit independen serta pengawasan ketat agar alokasi anggaran digunakan sesuai peruntukannya, demi kesejahteraan ibu hamil dan balita sebagai sasaran” pungkasnya.
Pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendesak agar segera ada langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini demi kepentingan masyarakat Kabupaten Mamasa. (Rls M.I.R)
